Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Ditangkap
Yoon Suk-yeol, Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan Akibat Kebijakan Darurat Militer
Yoon Suk-yeol, Presiden Korea Selatan, ditangkap oleh Badan Investigasi Kriminal Nasional Korea Selatan karena dugaan keterlibatan dalam pemberlakuan darurat militer yang tidak sah. Keputusan tersebut menciptakan kepanikan di kalangan masyarakat dan berujung pada proses pemakzulan.
Darurat militer adalah kondisi di mana kekuasaan sipil digantikan oleh militer untuk mengatasi ancaman besar, seperti kerusuhan atau bencana. Biasanya, pemberlakuan darurat militer harus berdasarkan alasan hukum yang jelas, namun Yoon Suk-yeol melakukannya tanpa sebab yang jelas. Peristiwa ini berlangsung singkat, hanya sekitar enam jam, namun sudah cukup memicu gejolak politik.
Penangkapan Yoon Suk-yeol terjadi pada Rabu, 15 Januari 2025, setelah upaya sebelumnya pada 3 Januari 2025 gagal karena perlawanan dari agen Dinas Keamanan Presiden. Sebagai alasan, Yoon menyatakan bahwa ia pasrah agar tidak terjadi pertumpahan darah.
Penangkapan ini mencuri perhatian publik global. Sebagai sosok yang diharapkan dapat membawa stabilitas, tindakan Yoon justru menciptakan ketidakpastian. Pada tahun 2024, keputusan darurat militer yang diambilnya memicu protes besar-besaran dari masyarakat. Kontroversi tersebut menyebabkan pemakzulan yang mengancam masa depan politiknya.
Menurut laporan media, setidaknya 1000 petugas polisi terlibat dalam penangkapan Yoon di kediamannya.
Polisi dan penyidik Korea Selatan dilaporkan menggunakan tangga untuk memanjat ke kompleks perumahan Yoon setelah mereka awalnya dihalangi oleh Dinas Keamanan Presiden, yang membarikade pintu masuk menggunakan kendaraan.
Dalam pesan video yang direkam sebelumnya, Yoon mengatakan bahwa ia telah membuat keputusan untuk tunduk pada pemeriksaan atas kegagalannya menerapkan darurat militer untuk mencegah "pertumpahan darah". Pesan tersebut dirilis setelah penangkapannya.
"Saya memutuskan untuk menanggapi Kantor Investigasi Korupsi," kata Yoon, seraya menambahkan bahwa ia tidak menerima legalitas investigasi tersebut tetapi mematuhinya untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan.
Yoon Suk-yeol lahir pada 18 Desember 1960 di Seoul, Korea Selatan. Memiliki latar belakang pendidikan hukum yang gemilang, ia lulus dari Universitas Nasional Seoul pada tahun 1983 dan memperoleh gelar magister hukum pada 1998. Yoon memulai karier politiknya setelah menjabat sebagai Jaksa Agung pada 2019, di mana ia dikenal karena ketegasannya dalam menuntut kasus besar, termasuk korupsi yang melibatkan mantan Presiden Park Geun-hye.
Pada 2021, Yoon terjun ke dunia politik bersama Partai Kekuatan Rakyat dan memenangkan pemilihan presiden pada 2022. Meski awalnya memiliki harapan besar, tingkat kepuasan terhadap pemerintahannya menurun drastis, terutama karena kebijakan ekonominya yang dianggap kurang efektif.
Kontroversi terbesar yang memicu penangkapannya adalah keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer tanpa alasan yang jelas. Keputusan ini memicu kemarahan publik dan membawa Yoon pada ancaman pemakzulan serta hukuman berat--termasuk hukuman mati.
