Pertama dalam Sejarah Pemerintahan Seoul, PNS Malas Terancam Dipecat
Pemerintah Metropolitan Seoul menciptakan sejarah baru dengan menangguhkan seorang pegawai yang diduga memiliki kinerja paling rendah. Ini menjadi peristiwa pertama kalinya di Pemerintahan Seoul, di mana seorang pejabat dihukum hanya berdasarkan kinerja mereka. Keputusan ini menyoroti komitmen pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam birokrasi.
Balai Kota Seoul mengonfirmasi, ada empat pegawai yang diberikan nilai evaluasi kinerja terendah bulan lalu, dengan tiga di antaranya dipindahkan ke tugas lain. Pemindahan ini dilakukan usai komite melakukan evaluasi kinerja pemerintah kota telah dua kali setahun. Sejauh itu, belum pernah ada pejabat yang mendapat nilai terendah dalam evaluasi empat tingkat tersebut.
Namun kini, sanksi tegas diberikan kepada PNS yang malas. Pegawai pertama yang dihukum dilaporkan melimpahkan pekerjaan, menggunakan bahasa kasar, dan menunjukkan sikap mengancam kepada rekan kerjanya. Ia akan menjalani pelatihan khusus selama tiga bulan ke depan, sebelum diputuskan apakah akan dipekerjakan kembali atau dipecat.
Langkah ini menarik, mengingat pegawai negeri sipil dianggap sulit dipecat. Undang-Undang Pejabat Publik Negara memang memberikan wewenang pemberhentian jika seorang pejabat tidak mampu menjalankan tugasnya, namun praktiknya hanya terjadi dalam kasus perilaku tidak etis yang parah atau tindakan kriminal.
Awalnya, menjadi pegawai negeri sipil dianggap sebagai pekerjaan Impian. Namun anggapan itu hilang lantaran gaji yang relatif kecil. Bahkan tahun ini pelamar mencapai tingkat terendah sejak 1992. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma di kalangan generasi muda terhadap pekerjaan di sektor pemerintahan.
Keputusan memberikan sanksi kepada pegawai malas memberikan sinyal bahwa pemerintah Seoul ingin memperbarui tata kelola dan meningkatkan etos kerja dalam birokrasi. Revitalisasi akuntabilitas ini mungkin menjadi awal dari transformasi lebih lanjut dalam manajemen pegawai negeri untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan responsif di Pemerintah Metropolitan Seoul.
