KPK Korsel Mulai Tinjau Ulang Batas Biaya Makanan dalam UU Kim Young-ran
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Korea Selatan sedang mempertimbangkan kembali batas biaya makan yang diatur UU Anti Korupsi dan Suap.
Draft UU ini mulai dipromosikan pada pertengahan 2012, ketika KPK Korea Selatan dipimpin Kim Young-ran. Pada tahun 2015 Parlemen Nasional mensahkan UU ini dan dinyatakan mulai berlaku setahun kemudian. Di tengah masyarakat Korsel, UU ini lebih dikenal sebagai UU Kim Young-ran.
Tujuan utama dari UU Kim Young-ran ini adalah untuk memberantas praktik korupsi dan suap yang disebutkan masih sangat memprihatinkan di negeri ginseng.
Di dalam UU itu, misalnya, pejabat publik, termasuk jurnalis, guru sekolah swasta, dan pasangan mereka, dilarang menerima hadiah lebih dari 50 ribu won atau sekitar 45 dolar AS atau menerima hadiah lebih dari 100 ribu won pada acara tertutup seperti pernikahan dan pemakaman.
UU ini juga membatasi pengeluaran makan malam hingga 30 ribu won atau sekitar 27 dolar AS per orang.
Selain itu, undang-undang tersebut juga melarang lima belas kategori "permintaan tidak pantas kepada pejabat publik”. Permohonan semacam itu dilarang meskipun tidak disertai “pembayaran, penawaran, atau janji untuk membayar atau menyediakan, uang atau sesuatu yang bernilai."
Dalam praktiknya, UU ini kerap bertentangan dengan tradisi yang ada di Korea Selatan. Misalnya, seseorang yang paling senior dalam pertemuan sosial harus membayar seluruh tagihan makanan. Kontroversi lain seputar keranjang hadiah tradisional selama hari raya seperti Chuseok yang biasanya dihargai 70 ribu sampai 80 ribu won. Berdasarkan UU KIm Young-ran, kedua tradisi itu jadi dianggap ilegal.
Hari Rabu lalu (16/11), KPK Korsel mengunjungi Asosiasi Industri Layanan Makanan Korea di Jung-gu, Seoul. Dalam kunjungan ini KPK Korsel berkesempatan berdialog langsung dengan para pejabat kepentingan dalam industri restoran. KPK Korsel tampaknya berusaha mengumpulkan sudut pandang dari pelaku usaha restoran.
Belakangan industri restoran menyampaikan pandangan agar batas biaya makanan diperbarui dengan mempertimbangkan lonjakan harga.
Presiden Yoon Suk Yeol bahkan menyampaikan pandangannya pada pertemuan kabinet bulan lalu, dan menganggap UU Kim Young-ran tidak sesuai untuk saat ini.
Menariknya, nilai batas pertanian dan peternakan yang diatur dalam undang-undang tersebut baru-baru ini mengalami kenaikan dari 100 ribu won menjadi 150 ribu won pada bulan Agustus. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara sektor pertanian dan industri makanan.
Seorang pejabat KPK Korsel seperti dikutip Naver mengatakan, “Belum ada keputusan final mengenai tahap mendengarkan pendapat masyarakat di lapangan terkait batas biaya makan yang diatur oleh UU Kim Young-ran. Kami berkomitmen untuk terus mengumpulkan pandangan dan opini dari berbagai pihak.” 
